" Taman Buru", si Anak Tiri dari Kawasan Hutan Konservasi


Taman Buru adalah kawasan hutan konservasi yang bisa dimanfaatkan untuk mengakomodir wisata berburu. Keberadaan taman buru bertujuan untuk mewadahi hobi berburu yang telah ada sejak dahulu kala, selain itu juga bisa digunakan untuk mengendalikan populasi satwa tertentu. Kegiatan perburuan di taman buru diatur secara ketat, terkait dengan hal-hal waktu atau musim berburu, jenis binatang yang boleh diburu, dan senjata yang boleh dipakai.

Pengertian taman buru dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

Taman buru termasuk dalam kawasan hutan konservasi, yaitu kawasan hutan yang berfungsi untuk mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Segala pemanfaatan dan aktivitas yang dilakukan di dalamnya harus mengikuti ketentuan konservasi, namun dalam pengelolaanya masih kurang diperhatikan sehingga statusnya seperti anak tiri dari kawasan hutan konservasi.

 

Kawasan hutan konservasi terdiri dari :

  1. Kawasan Suaka Alam (KSA) yang terdiri dari Cagar Alam, Suaka Margasatwa;
  2. Taman Buru, dan;
  3. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang terdiri dari Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya.

Penataan Blok Pengelolaan KSA dan KPA diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/ 2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Beberapa turunan dari Permenlhk Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 menjadi Perdirjan KSDAE diantaranya :

  1. Perdirjen KSDAE Nomor P.11/KSDAE/SET/ KSA.0/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan KSA dan KPA;
  2. Perdirjen KSDAE Nomor P.12/KSDAE/SET/ KSA.0/9/2016 tentang Tata Cara Penilian Dokumen Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan KPA dan KSA;
  3. Perdirjen KSDAE Nomor P.13/KSDAE/SET/ KSA.0/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Penandaan Batas Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan KSA dan KPA;
  4.  Perdirjen KSDAE Nomor P.14/KSDAE/ SET/KSA.0/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan KSA dan KPA.

Sementara penataan blok pengelolaan Taman Buru, baru ada arahan Direktur Jenderal KSDAE Nomor S.439/KSDAE/PIKA/KSA.0/8/2016 tanggal 21 Agustus 2016 yang kondisi dan tata kelolanya masih seperti blok pengelolaan TWA dan THR.

 

Sekilas Sejarah Perburuan

Aturan perburuan di Indonesia, sudah dikenal sejak era kolonial. Menurut catatan, perburuan secara legal telah dilakukan sejak tahun 1747 dengan sararan badak dan harimau. Ironisnya, binatang-binatang tersebut populasinya saat ini sudah sangat jarang, bahkan di bebeberapa tempat sudah dinyatakan punah.

Ketentuan perburuan pertama kali diterbitkan pemerintah kolonial pada tahun 1931 dengan keluarnya undang-undang perburuan (Jacht Ordonantie) dan undang-undang binatang liar (Dierenbescherning Ordonantie). Selain itu, kegiatan perburuan juga tunduk pada undangundang senjata api, mesiu, dan bahan peledak (Vuurwapen Ordonantie).

Setelah era kemerdekaan keluar Undangundang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan adanya peraturan tersebut undang-undang perburuan dan undang-undang binatang liar tidak berlaku lagi. Aturan teknis perburuan selanjutnya di atur dengan peraturan menteri yang membawahi bidang kehutanan.

 

Aturan Perburuan

Berburu di taman buru sarat dengan aturan teknis, terkait dengan siapa yang berhak diburu, jenis binatang yang bisa diburu, waktu perburuan, alat yang dipakai berburu dan jumlah hewan buruan. Sebelum berburu, pemburu harus mengantongi surat ijin berburu. Surat ijin berburu bisa diterbitkan dengan syarat orang tersebut harus memiliki akta buru. Namun ada pengecualian bagi perburuan tradisional.

Ketika berburu si pemburu harus melapor ke pejabat Kehutanan dan Kepolisian setempat sebelum dan setelah perburuan dilakukan. Alat yang digunakan untuk berburu juga harus sesuai dengan yang tertera dalam perijinan. Selain itu, perburuan harus dipandu oleh pemandu buru.

Selengkapnya dapat dilihat pada link berikut :  klik di sini

 

Sumber :

Sofyan Qudus, HBD 

Subdirektorat Penataan Kawasan Konservasi




Berita Seputar PIKA

Inilah 3 Cagar Biosfer Baru di Indonesia
Bimtek Pemetaan III, Bimtek Terakhir PIKA di tahun 2018
Bimbingan Teknis dan Supervisi Inventarisasi Potensi Kawasan Konservasi di Balai KSDA Kalimantan Tengah
Penutupan Bimtek Pemetaan Tahura Angkatan II
PERAN SULTAN DAN RAJA DALAM PENUNJUKAN KAWASAN KONSERVASI DAN PELESTARIAN JENIS (1920 – 1938)
Bimtek Pemetaan untuk Tahura Angkatan I (26 Februari - 3 Maret 2018)
Bimbingan Teknis/Supervisi Terkait Penyusunan Penataan Blok Kawasan Konservasi di BBKSDA Papua Barat
" Taman Buru", si Anak Tiri dari Kawasan Hutan Konservasi
Katalog Kawasan Pemulihan Ekosistem Indonesia
PENILAIAN 23 (DUA PULUH TIGA) RANCANGAN BLOK KK BALAI BESAR KSDA JAWA BARAT
PENUTUPAN MAGANG GIS PEMBUATAN PETA ARAHAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI ANGKATAN VIII (20 – 26 Oktober 2017)
PERCEPATAN PENATAAN KAWASAN KONSERVASI
MAGANG GIS UNTUK PEMBUATAN PETA ARAHAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI MODEL ANALISA SPASIAL ANGKATAN VIII (16 – 20 OKTOBER 2017)
KESAN PESAN PESERTA MAGANG GIS PEMBUATAN PETA ARAHAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI ANGKATAN VII
Surat Perihal Data Desa Sekitar Kawasan Konservasi
Surat Perihal Peta Open Area dalam Kawasan Konservasi
MAGANG GIS UNTUK PEMBUATAN PETA ARAHAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI ANGKATAN 7 (2 – 6 OKTOBER 2017) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI MODEL ANALISA SPASIAL
Perpres RI No. 88 Tahun 2017
Undangan Magang GIS Angkatan 7 dan 8
Step to Step Mengunduh Citra Landsat, MODIS di USGS EarthExplorer
Gelombang II: In House Training GIS Dit. PIKA
In House Traning GIS Dit. PIKA
Surat Edaran Pemberian Data dan Informasi Spasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Petunjuk Teknis Aplikasi Model Analisa Spasial dalam Pembuatan Peta Arahan Kawasan Konservasi
Hasil Target B04T17 UPT tentang Renaksi Percepatan Kebijakan Satu Peta
Penyelenggaraan Hari Konservasi Alam Nasional Tahun 2017
Birding and Photo Competition Matalawa
Apa Kesan Peserta Magang dan Bimtek Pemetaan GIS Direktorat PIKA?
Kunjungan Kerja Direktur PIKA Ke Taman Nasional Komodo
Peta Arahan Pengelolaan Kawasan Konservasi Hasil Magang GIS Tahun 2017
Acara Pelepasan Kepala Sub Direktorat Inventarisasi dan Informasi Kawasan Konservasi, Ir. Kuspriyadi Sulistyo, MP
Lowongan/Rekrutmen Fasilitator Desa Forest Programme III Sulawesi
Capaian Peserta Magang GIS Angkatan 1
Perubahan Jadwal Program Magang GIS untuk Pemetaan Arahan ZOna/Blok KK
CD DIGITAL MAP DALAM RANGKA CAPAIAN KEBIJAKAN SATU PETA


KemenLHK