PERAN SULTAN DAN RAJA DALAM PENUNJUKAN KAWASAN KONSERVASI DAN PELESTARIAN JENIS (1920 – 1938)


Sejarah Penunjukan Kawasan dan Perlindungan Jenis di Zaman Pemerintah Hindia Belanda datang dari berbagai kalangan dengan semangat kesadaran akan pentingnya perlindungan (konservasi).  Semangat ini merasuk tidak hanya pada diri kalangan para ilmuwan yang didominasi orang-orang Belanda terutama Sarjana Biologi (naturalis), namun juga dari kalangan Pemerintahan Swapraja/Otonomi Daerah/Kesultanan yang tersebar di pelosok nusantara dengan tujuan mempertimbangkan KEMASLAHATAN di bagian-bagian wilayahnya yang memiliki potensi tumbuhan dan satwa unik dan langka untuk mendapatkan perlindungan yang lestari.

Kesadaran dan prakarsa para sultan dan raja tersebut patut dihargai sebagai bagian dari partisipasi untuk konservasi yang tinggi dalam menyelamatkan produk-produk Sang Maha Pencipta bagi kelestarian di masa mendatang. Dalam kearifan lokalnya para sultan dan raja memilik pandangan bahwa alam bukan untuk dikuasai namun sebagai bagian dari sistem supra – individual alam baik sebagai mahluk biologis maupun makhluk budaya. Beberapa nilai sejarah yang terdapat dalam kehidupan masyarakat di nusantara dapat dipakai sebagai dasar hukum kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang melekat pada dirinya untuk kepentingan konservasi di masa depan.

Para sultan dan raja sebagai Kepala Pemerintahan Kesultanan/Otonomi Daerah pada waktu itu oleh Pemerintah Hindia Belanda diberi kewenangan untuk menunjuk kawasan konservasi di bagian-bagian wilayahnya sebagai Cagar Alam (Natuurmonument) maupun Suaka Margasatwa (Wildreservaat) untuk melindungi kekayaan alam Hindia Belanda yang perlu dilestarikan. Penunjukan ini diketahui oleh Pengawas Daerah (Controlleur), Dinas Kehutanan (Dienst van het Boschwezen), Asistent Resident, dan Resident dan kemudian disetujui oleh gubernur sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku. 

Penunjukan kawasan konservasi di luar Jawa dalam peraturan perundangan pada waktu itu dikenal dengan istilah “ZB” (Zelfbestuur Besluit) merupakan surat keputusan bersifat otonomi yang diterbitkan oleh tingkat pemerintahan yang diwakili oleh gubernur dan raja yang diberi kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan dalam menunjuk kawasan konservasi.  Surat keputusan yang diterbitkan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

  1. Undang-Undang Cagar-Cagar Alam (Natuurmonumenten Ordonnantie) 1916 No. 278
  2. Undang-Undang Perlindungan Binatang (Dierenbescherming Ordonnantie) 1931 No. 134
  3. Undang-Undang Cagar-Cagar Alam dan Suaka-Suaka Margasatwa (Natuur-monumenten en Wildreservaten Ordonantie) 1932 No. 17

Dalam kurun waktu 1920-1938 terdapat penunjukan kawasan konservasi yang dilakukan oleh para sultan dan raja di Indonesia, yaitu:

  1. Kesultanan Buton, 1920 – Cagar Alam Napabalano (9 ha),
  2. Kesultanan Deli, 1924 – Cagar Alam Sibolangit (115 ha) dan Cagar Alam Lau Debuk – Debuk (7 ha),
  3. Kerajaan Simalungun 1924 – Cagar Alam Dolok Tinggi Raja ( 167 ha),
  4. Kesultanan Kotawaringin 1936 – Suaka Margasatwa Kotawaringin (100.000 ha),
  5. Kesultanan Kutai 1936 –  Suaka Margasatwa Kutai  (306.000 ha) dan Cagar Alam Padang luwai (1.080 ha),
  6. Kesultanan Pontianak, 1936 –  Cagar Alam Lo Pat Foen Pi (8 ha),
  7. Kesultanan Sambas, 1936 – Cagar Alam Mandor (195 ha),
  8. Kerajaan Manggarai, 1938 – Suaka Margasatwa Pulau Rinca dan Pulau Padar, dan
  9. Kesultanan Langkat, 1938 – Penetapan Kelompok Hutan Langkat Sekundur, Langkat Selatan, dan Langkat Barat sebagai Suaka Margasatwa Sekundur dengan nama Wilhelmina Katen (213.985 ha).

Selain penunjukan kawasan, Raja dan Sultan juga berperan dalam perlindungan jenis-jenis langka.  Sebagai contoh adalah kebijakan Sultan Bima untuk perlindungan jenis Komodo. Sultan Ibrahim di Kesultanan Bima (1881-1915) mempunyai jasa besar dalam penyelamatan binatang langka komodo. Menurut arsip Resident Timor dan Daerah Jajahannya (Resident van Timor en Onderhoogrigheden) tanggal 30 Desember 1914 No. 4031 menyatakan bahwa:

 “Sejak Raja dan Para Sultan Bima menjalin hubungan dan memiliki kekuasaan di Manggarai, Sultan Bima telah mengeluarkan peraturan untuk perlindungan terhadap hewan purba tersebut, dengan mempertimbangkan kemaslahatan dari tujuan dan kegunaan serta nilai lebih pada pemeliharaan dan penjagaan bagi kelangsungan hidup hewan langka tersebut“.

Sultan Bima sadar betul bahwa satwa komodo merupakan hewan langka dan wajib hukumnya untuk menjaga kelestariannya. Dalam Naskah Sultan Bima juga terdapat perintah kepada semua masyarakat yang berada dalam komunitas yang sama dengan komodo untuk membiarkan hewan langka tersebut hidup secara bebas dan melarang memburunya apalagi merusak sarang dan semua tindakan yang akan mengancam kelangsungan habitat komodo.

 

 

Disusun dan disampaikan pada acara Kongres Petani Hutan, Besitang, Sumatera Utara, 22 Februari 2018, oleh:  Pandji Yudistira Kusumasumantri (Purna Karya Ditjen PHKA, bekerja sebagai ahli sejarah Kawasan Konservasi di Sub Direktorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam, Direktorat PIKA, KSDAE)

 

 




Berita Seputar PIKA

Workshop Teknis Pengelolaan Portal Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia
Penataan Blok Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifuddin- Jambi
Serunya Belajar sambil Outing Pada Peningkatan Kapasitas ASN Direktorat PIKA Tahun 2018
PELUNCURAN AWAL PORTAL BALAI KLIRING KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA
Inilah 3 Cagar Biosfer Baru di Indonesia
Bimtek Pemetaan III, Bimtek Terakhir PIKA di tahun 2018
Bimbingan Teknis dan Supervisi Inventarisasi Potensi Kawasan Konservasi di Balai KSDA Kalimantan Tengah
Penutupan Bimtek Pemetaan Tahura Angkatan II
PERAN SULTAN DAN RAJA DALAM PENUNJUKAN KAWASAN KONSERVASI DAN PELESTARIAN JENIS (1920 – 1938)
Bimtek Pemetaan untuk Tahura Angkatan I (26 Februari - 3 Maret 2018)
Bimbingan Teknis/Supervisi Terkait Penyusunan Penataan Blok Kawasan Konservasi di BBKSDA Papua Barat
" Taman Buru", si Anak Tiri dari Kawasan Hutan Konservasi
Katalog Kawasan Pemulihan Ekosistem Indonesia
PENILAIAN 23 (DUA PULUH TIGA) RANCANGAN BLOK KK BALAI BESAR KSDA JAWA BARAT
PENUTUPAN MAGANG GIS PEMBUATAN PETA ARAHAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI ANGKATAN VIII (20 – 26 Oktober 2017)
PERCEPATAN PENATAAN KAWASAN KONSERVASI
MAGANG GIS UNTUK PEMBUATAN PETA ARAHAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI MODEL ANALISA SPASIAL ANGKATAN VIII (16 – 20 OKTOBER 2017)
KESAN PESAN PESERTA MAGANG GIS PEMBUATAN PETA ARAHAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI ANGKATAN VII
Surat Perihal Data Desa Sekitar Kawasan Konservasi
Surat Perihal Peta Open Area dalam Kawasan Konservasi
MAGANG GIS UNTUK PEMBUATAN PETA ARAHAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI ANGKATAN 7 (2 – 6 OKTOBER 2017) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI MODEL ANALISA SPASIAL
Perpres RI No. 88 Tahun 2017
Undangan Magang GIS Angkatan 7 dan 8
Step to Step Mengunduh Citra Landsat, MODIS di USGS EarthExplorer
Gelombang II: In House Training GIS Dit. PIKA
In House Traning GIS Dit. PIKA
Surat Edaran Pemberian Data dan Informasi Spasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Petunjuk Teknis Aplikasi Model Analisa Spasial dalam Pembuatan Peta Arahan Kawasan Konservasi
Hasil Target B04T17 UPT tentang Renaksi Percepatan Kebijakan Satu Peta
Penyelenggaraan Hari Konservasi Alam Nasional Tahun 2017
Birding and Photo Competition Matalawa
Apa Kesan Peserta Magang dan Bimtek Pemetaan GIS Direktorat PIKA?
Kunjungan Kerja Direktur PIKA Ke Taman Nasional Komodo
Peta Arahan Pengelolaan Kawasan Konservasi Hasil Magang GIS Tahun 2017
Acara Pelepasan Kepala Sub Direktorat Inventarisasi dan Informasi Kawasan Konservasi, Ir. Kuspriyadi Sulistyo, MP
Lowongan/Rekrutmen Fasilitator Desa Forest Programme III Sulawesi
Capaian Peserta Magang GIS Angkatan 1
Perubahan Jadwal Program Magang GIS untuk Pemetaan Arahan ZOna/Blok KK
CD DIGITAL MAP DALAM RANGKA CAPAIAN KEBIJAKAN SATU PETA


KemenLHK